SISTEM EKONOMI INDONESIA

Tugas Resume (Sejarah Ekonomi Indonesia)

BAB 3 Agenda Reformasi :Sebuah Tinjauan Ekonomi Politik (Faisal Basri)

Nama Kelompok : Aji Santosa (0116)

       M. Abdurrohman M.(011

A.    Kerangka Konseptual

1.      Hakikat Pembangunan

Hakikat pembangunan adalah membnetuk manusia-manusia atau inidvidu – individu otonom , yang mengungkinkan mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilkinya secara optimal. Kesejahteraan sosial terwujud melalui tercapainya kemakmuran ( prosperity) yang berkeadilan (justice). Demokrasi adalah prasyarat terpenting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Format baru pembangunan ekonomi indonesia mendatang tidak boleh lagi memisahkan diantara keduanya, melainkan harus padu (built in) di dalam strategi dan setiap kebijakan pembangunan. Pengejawantahannya tercermin dari trilogi pembangunan (pertumbuhan ,stabilitas, dan pemerataan). Ketiganya bercampur baur didalam satu wacana poitik cenderung di kebiri .

Kokohnya bangunan kemakmkuran ditopang oleh kualitas dari tiga pilar yang melandasinya, yaitu: pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi. Ketiga faktor ini diramu oleh pengusaha untuk menggerakan roda produksi .

Sosok perekonomian dan dinamika pertumbuhan dan dinamika pertumbuhan bisa pula ditinjau secara sektoral, sebagaimana dapat dapat di telaah dari struktur produksi suatu perekonomian. Baik struktur produksi maupun komposisi para aktornya selalu mengalami perubahan, sejalan dengan pergeseran pada komposisi faktor-faktor produksi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia , perubahan teknologi.

Peningkatan daya pertumbuhan membutuhkan suatu proses yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itulah prespektif pengmebangan daya pertumbuhan selalu ditempatkandalam kerangka jangka panjang.

Pilar kedua dari kemamkmuran adalah stabilitas ekonomi.

Plar ketiga yaitu efisiensi, merupakan proses yang menentukan apakah proses interaksi antara sisi penawaran dan permintaan berlangsung secara optimal. Agar ketiga pilar tersebut menghasilkan suatu bangunan ekonomi yang kokoh , dibutuhkan suatu arena kelembagaan (institutional arena) yang memungkinkan seluruh elemen dari sisi penawaran berinteraksi dalam suatu irama yang harmonis .

Sebelumnya dikemukakan bahwa kemaakmuran harus seiring dan seirama dengan keadilan. Terwujudnya keadilan juga ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu : kebebasan individu (Freedom), tertib sosial (social order), dan pemerataan (equity).

2.      Kerapuhan bangunan ekonomi Indinesia : Sekali lagi, Renunjgan Krisis

      Sebagai negeri yang pernah dijajah ratusan tahun, sosok perekonomian indonesia hingg kini masih menyisakan ciri-ciri yang masih ditinggalkan oleh masa penjajahan. Peranan sektor primer atau esktraktif masih saja relatif besar. Oleh karena itu, wajar saja kalau ada pola ketergantungan center-peripery dalam struktur perdagangan luar negeri indonesia masih cukup melekat.

Belum  sempat melakukan penataan terencana atas sektor ekstraktif ini, khususnya sektor pertanian, pemerintah orde baru tampaknya terobsesi untu memacu industrialisasi untuk mengejar ketertinggalannya dari negara negara tetangga di Asia Timur.   Liberalisasi perbankan dan pasar modal yang terlampau jauh dan tidak di iringi dengan jaring-jaring pengaman yang memadai di suatu pihak, serta reformasi disektor real yang tertatih-tatih di lain pihak, mejadi salah satu penyebab terpenting bagi kemunculan sosok konglomerasi sehingga menyebabkan struktur perekonomia menjadi sangat rapuh atau tidak memiliki daya saing yang kokoh. Krisis ekonomi telah memporak-porandakan bangunan ekonomi indonesia. Maka, tidak mengherankan kalau sosok paling mencolok yang muncul dari krisis ekonomi indonesia adalah persoalan utang luar negeri atau lebih tepatnya utang dalam bentuk valuta asing, yang berasal dari lembaga – lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri. Patut disayangkan bahwa titik awal penyelesain krisis bukan di fokuskan pada penyelesaian utang swasta melainkan pada penghancuran kroni-kroni soeharto. Hal ini tercermin pada isi Lol (Letter Of Intent) pertama yang sarat dengan agenda penyelesaian yang bersifat nitty-gritty , teramat spesifik dan rinci sampai mencantumkan nama perusahaan dan komoditi yang hendak dijadikan target. Kondisi ekonomi dewasa ini sudah berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Untuk memperbaikinya, pilihan-pilihan instrumen yang tersedia tidak sebanyak ketika menjelang krisis juni 1997. Tatkala krisis melanda kawasan Asia Tenggara empat tahun yang lalu, latar belakang hampir semua negara yang didera krisis hampir sama, yakni : nilai mata uang yang over-valued, defisit transaksi berjalan yang menggelembung, arus modal yang masuk didominisi oleh modal jangka pendek, struktur perbankan yang sangat rapuh, utang swasta yang meningkat pesat serta berbagai industri yang di proteksi oleh pemerintah.

Krisis ekonomi di indonesia dewasa ini yang sementara kalangan meykini sudah menjelang krisis gelombang kedua- telah beralih dari yang disebabkan atau dipicu oleh ketidakseimbangan eksternal (neraca pembayaran) menjadi yang bersosok yang ketidakseimbangan internal (defisist APBN yang relatif sudah besar dan cenderung terus mengglembung). Bahkan, pembenahan APBN 2001 sudah menjadi persyarat utama untuk menghasilkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia tidak hanya sedang mengalami proses transisi dari rezim otoriter ke rezim demokratik, sebagai tahapan awal dari konsolidasi demokrasi melinkan juga secara bersamaan dengan menapaki peralihan yang sangat signifikan dari sosok perekonomian yang serba diatur dengan mekanisme perencanaan yang old-fashion dan sentralistik menuju perekonomian yang lebih berbasis mekanisme pasar, dengan pendekatan perencanaan yang “longgar” dan terdesentralisasikan.

Kekuasaan dan pasar memiliki karakteryang serupa. Kekuasaan, melekat pada siapapun, dimanapun, kapan pun, dan semua tingkatan, cenderung selalu disalahgunakan. Bukan karena karakternya yang demikian lantas kekuasaan menjadi sesuatu yang nista, dan oleh karena itu, harus dihindari. Melainkan, karena sadar bahwa karakter kekuasaan seperti ini maka, kekuasaan harus dibingkai, dipagari, diawasi, dan dikendalikan dengan aturan serta mekanisme check dan balances yang sejelas-jelasnya dan seterang terangnya.

B.     REFORMASI ADALAH KEHARUSAN

1.      Makna Reformasi

Istilah reformasi mengandung berbagai interpretasi yang sangat tergantung pada konteksnya. Kalau dikaitkan dengan gerakan keagamaan pada paruh kedua abad ke – 16, reformasi mengacu pada prosespembaruan gereja Katholik Roma yang melahirkan Kristen Protestan.

Pengertian Reformasi dalam konteks mencario jalan keluar dari krisis yang kita hadapi dewasa ini setidaknya mengandung dua unsur. Pertama, pembaruan karena sistem yang ada tidak mampu lagi merespon persoalan – persoalan yang muncul sebagai akibat dari perubahan lingkungan internal dan eksternal. Kedua, perubahan ke arah yang lebih baik, karena terjadinta kemencengan-kemencengan dari pola normal atau nilai nilai universal atau hukum alam sebagaimana tercermin dari berbagai anomali yang kian menjamur di dalam hampir segala aspek kehidupan.

2.      Urgensi Penguatan Civil Society

Dari uraian tentang konseptual diatas, secara implisit ditunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan perekonomian yang berkeadilan membutuhkan civil society. Individu-individu yang otonom sebagai prasyarat utama terbentuknya landasan civil society baru dapat berkiprah secara optimal seandainya diberikan akses yang sama dan seluas-luasnya untuk menggapai segala kesempatan yang tersedia (access of opportunity).

Disadari bahwa pelaku ekonomi (konsumen, pengusaha, dan pemerintah) tidak memiliki kemampuan yang sama dalam menggapai kesempatan yang tersedia. Juga tidak memiliki kekuatan yang sama dalam menggapai setiap kesempatan yang tersedia. Juga tidak memiliki kekuatan yang sama dalam proses interaksi antaraktor dan intraaktor. Oleh karena itulah, harus ada mekanisme untuk menjamin terpeliharanya suatu iklim peesaingan dalam kesetaraan.

Peran civil society kian menjadi bagian yang terintegrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi. Kemajuan teknologi komunikasi yang membawa umat manusia ke era informasi membuat individu-individu semakin ot onom dalam mengambil keputusan.

C.     DEMOKRASI SEBAGAI INFRASTUKTUR POLITIK

1.      Sisitem multipartai: aturan main baru

Yang palimg mendasar dari perubahan politik di indonesia dewasa ini adalah pergeseran dari sistem “satu partai” (single party system) menjadi sistem politik multipartai ( multi-party system). apa yang disebut sebagai demokrasi pancasila tidak lebih sebagai instrumen deideologisasi massa dan alat indoktrinasi politik untuk melnggengkan kepentingan penguasa orde aru.

Gerakan reformasi yang dipelopori oleh kalangan mhasiswa dan dioicu oleh tekanan mobilitas modal telah membawa perubahan mendasar.

2.      Demokrasi Tidak Cuma-Cuma

Keadaan carut marut tidak lantas membawa kita pada penyesalan karena telah memilih demokrasi untuk meniti masa depan yang lebih memberikan harapan. Demokrasi yang saya maksudkan tidak berbeda jauh dengan pandangan Anwar Ibrahim yang dikutip pada awal bab ini, yaitu pada dasarnya sebagai alat untuk mengembalikan martabat kemanusiaan kita dan memberikan pemenuhan rasa keadila masyarakat. Secara lebih tegas, Linz dan stepan menyebutnya sebagai konsolidasi demokrasi usia masa transisi, yaitu secara perilaku politik tidak ada lagi satu kekuatan pun, termasuk negara yang mampu memaksakan kehendaknya kepihak lain melalui cara apa pun, dan munculnya sikap bahwa penyelesaian seluruh pertiakain akan dilakukan melalui cara cara yang demokratis.

3.      Peran Partai Politik

Peran partai politik yaitu :

Pertama, mengurangi kesenjangan anatara aspirasi masyarakat dengan aspirasi partai politik dan para politisinya.

Kedua, peran partai politik sangat strategis untuk mentransformasikan dikap dan perilaku masyarakat yang didasarkan pada primordialismme, sektarianisme, sukuisme, dan berbagai sikap emosional menjadi rasional dan institusional lewat proses negoisasi politik yang melembaga dan transaparan.

Ketiga, menempatkan partai politik bukan hanya sebagai mesin pengumpul suara (alat mobilisasi masa), melainkan juga sebagai alat kontrol sosial dan politik.

 Robert dahl bahkan secara lebih spesifik lagi mensyaratkan tentang pentignya aturan main yang menjadi kesepakatan bersama partai partai politik yang akan terlibat dalam proses transisi, yaitu :

1). Penting sekali menentukan partai apa yang diikutsertakan dalam proses demokrasi (pemilu), apakah antidemokrasi atau tidak.

2). Format apa yang dipilih dalam menentukan pembagian kursi dalam wilayah-wilayah pemilihan, apakah distrik, proporsional, atau gabungan keduanya

3). Menentukan struktur jabatan yang menjadi tujuan diadakanya pemilu, apakah parlementer atau presidensil.

4.      Bagaimana Menyikapi GOLKAR-Orde Baru?

Pertama. Legitimasi para elit partai golkar teramat kerap melakukan pembelaan diri atas tuntunan pembubaran partai ini dengan mengatakan bahwa kenyataannya rakyat masih mempercayai mereka, karena menduduki tempat kedua setelah PDI-P pada pemilu 1999.

Kedua. Bersih diri, banyak kalangan, termasuk pemerhati luar negeri, sepakat bahwa negeri ini porak-porandakan dan terancam bangkrut karena pengaruh istilah yang  sedemikian tersohornya.

Ketiga. Kebijakan, kesepakatan antara pemerintah dengan IMF sebagaimana tertuang dalam Lol-sarat dengan upaya penghancuran kroni-kroni soeharto yang menerima berbagai macam perlindungan dan perlakuan khusus yang nyata-nyata telah menyengsarakan mayoritas rakyat indonesia.

Keempat. Harga diri, orba telah menjungkirbalikan struktur instensif . mereka yang berbuat jahat dan menyengsarakan rakyat banyak justru dapat bintang mahaputra, sebaliknya orang0orang kritis masuk penjara tanpa melalui proses peradilan.

Kelima. Kesetiaan politik, kini semua koruptor (dalam tanda petik larena belum terbukti secara hukum) menumpahkan semua kesalahan pada Soeharto. Semua cuci tanan dan merasa jadi pahlawan, bahakn menganggap dirinya pendekar reformasi.

Keenam. Wacana dan citra orang-orang bermaslah itu justru yang memperoleh tempat leluasa dimedia massa, sehingga mereka yang sumber masalah itu menjadi pencipta opini publik, lalu mendikte kebenaran seenak hatinya.   

Ketujuh. Akuntabilitas. Golkar telah menyalahgunakan aset-aset dan dana publik unutk kepentingan partai.

Kedelapan. Oportunis sejati, sebagian orang-orang Golkar telah merasuk ke partai-partai lainya maupun mencari perlindungan politik baru.

Kesembilan. Strategi, golkar akan selalu berupaya sekuat tenaga untuk melindungi kesalahan-kesalahan masa lalunya dengan segala cara lalu kalau bisa kembali mengambil posisi politik mapan, untuk kemudian mengeru keutungan politik dan ekonomi baru

5.      Partisipasi Kita

Tugas kita adalah bagaimana agar suasana hiruk-pikuk dalam proses transisi ini masaih manageable. Jangan sampai yang muncul nantinya adalah anarki atas nama demokrasi, hingga pelan-pelan kita jatuh kejurang disintegrasi bangsa seperti yang di alami eks Uni Soviet dan Yugoslavia. Kalau masih muncul pekikan Allahu akbar dengan cara mobilisasi masa yng dibayar untuk mendesakkan runtutan politik tertentu, maka kita selaku elemen demokrasi (politisi, pengamat, atau jurnalis) hendaknya mengintrospeksi diri tentang seberapa jauh peranan yang sudah kita jalankan untuk menguranginya.  

4. PERAN DAN KOPENTENSI PEMERINTAH

1.      Demokratisasi dan Reformasi Birokrasi

Salah satu tonggak bagi tegaknya demokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi adalah terjaminnya mekasinme pelaksana pemerintahan yang sehat dan bersih , selain itu tentu saja peran legislative yang kuat sebagai penyeimbangan eksekutif. Di tengah semaki mengemukannya perana swasta , tidak berarti bahwa peranan pemerintah semakin tersisih. Justru sebaliknya, peranan pemerintah kia penting dan strategis , namun arahnya berubah, dari peran sebelumnya sangat besar secara langsung dalam proses suatu produksi menjadi pencipta iklim yang kondusif bagi pengoptimalan fungsi dan peranan actor lainnya serta penjamin terwujudnya keadilan. Pemerintah harus selalu bisa menyingkirkan “kabut” yang memburamkan visi jamgka panjang klangan pengusaha dan mencairkan lemak-lemak yang menggerogoti daya beli masyarakat. Dengan cara demikian, sekaligus pemerintah bisa membentangkan visi pembangunan dan berperan oktimal dalam mempelancar dan mempercepat proses transformasi yang dituntut lingkungan internal dan eksternal.

     Syarat optimal peran pemerintah terjaminnya proses pengambilan keputusan. Maka di tuntut peran birokrasi yang andal, yaitu melakukan reformasi dan restruksisasi administrasi publik. Sejauh ini, tampaknya pemerintah tidak menempatkan reformasi administrasi public sebagai salah satu prioritas utama yang mendesak untuk ditangani. Sehingga fungsi peranan birokrasi kian mengakselerasi. Akibat selanjutnya adalah semakin tingginya biaya transaksi hingga menggangu pola keunggulan komparatif, dan konsumenlah yang menanggung beban, kemerosotan daya saing nasional relatif sebagaimana dilaporkan lembaga riset internasional.

2.      Pemerintah Tetap Penting

Keberhasilan pembangunan Negara Asia Timur kerap diasosiasikan dengan kuatnya peran pemerintah. Tidak seperti di Negara barat yang mengutamakan mekanisme pasar dan mendudukan pemerintah seminimal mungkin, di Negara Asia Timur peran pemerintah dan swasta berinteraksi dalam satu lembaga demi terjalinnya kepacuan pertumbuhan usaha atau industry yang efisien dan berdaya saing.

     Tidak sedikita bahwa ekonom liberal atau neoklasik bersikukuh pendapatnya dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa mengindikasikan keberhasilan Asia Timur dalam era pertumbuhan tinggi sudah hampir berakhir. Karena topangnya selama ini yaitu tenaga kerja, sumber daya alam, modal, tidak bisa terus menerus diandalkan. Namun ada kelemahan mendasar dari studi in, yaitu kangkuhan dalam menggunakan metodologi dan data lintas Negara yang agregatif. Hampir mustahil untuk menerima kenyataan hasil studi mereka. Fenomena keberhasilan asia timur menunjukan bahwa kapitalisme ala barat bukanlah satu-satunya system yang emnjamin keberhasilan ekonomi. Tolak ukur kebrhasilan bukan semata aspek materi, melaikan juga pengiatan harkat martabat manusia.

     Bagi Indonesia yang belum memiliki sosok yang jelas, seharusnya bisa lebih banyak belajar dari pengalaman kebrhasilan dan kegagalan system yang sejauh ini diterapkan. Akan sulit bila menggunakantekat yang tidak pernah terealisaikan mencari sendiri system yang superior bagi kita, kecuali bila kita benar-benar mampu menjabarkan sepenuhnya hukum Ilahiah. Jangan menggunakan ketidakjelasan justru dimanfaatkan untuk bertindak sesuka hati hingga menjadi ketidak pastian dan hancurnya taat dalam berbagai aspek kehidupan. Jangan mencampurkan urusan pemerintah dengan kepentingan pribadi amupun politik elit pengiusaha. Tahap ini harus ada ketransparansip pemerintah yang baik. Peran pemerintah ini untuk memperkokoh sendi-sendi bagi tegaknya mekanisme pasar. Penguatan elemen-elemen system harus diuji ulang, penguatan kelembagaan harus diprioritaskan, pembenahan perangkat hukum harus serius dilakukan.

3.      KKN, Biang keladi terjadi dan berlarutnya krisis

Sudah beberapa tahun ini lembaga asing menempatkan Indonesia sebagia Negara tingkat korupsi paling parah bersama dengan Cina. Tahun 1999 sejumlah pejabat Indonesia di masa Soeharto dan Habibie bereaksi keras atas penilainnya lembaga asing. Salah satu argument yng disampaikan seoran penjabat setingkat menteri menepis penilaian buruk tersebutbahwa fakta dengan keberadaan birokrasi seperti itu pun pertumbuhan ekonomiindonesia tetap tinggi, investasi asing terusmengalir dan sebagainya.

Dalam artian terus membiarkan praktik-praktik korupsi tetap berlangsung asalkan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan stabil terjamin. Padahal praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dari tingkat pemerintah tertinggi hingga yang terendah begitu terbuka dan terang-terangan perangkat hukum tidak lagi digunakan sebagai jaring-jaring pengaman melainkan justru sebaliknya. Kini kekuasaan nyata nyata telah menjelma menjadi sumber kesimpangsiuran nilai-nilai dan norma-norma. Jelasnya kekuasaan lah yang menjadi sumber hukum bukan hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan. Masyarakat semakin tidak berdaya apakah dalam keadaan separah itu perekonomian bisa tumbuh. Pembusukan di dalam perekonomian khususnya dan kehidupan pada umumnya baru akan terlihat dan terasa nyata belakangan.

a. Awalnya adalah pengusaha

Pengusaha yang memberikan akses kepada pengusaha untuk mengeksploitasikan rente ekonomi hampir bisa dipastikan akan merugikan konsumen atau masyarakat luas. Kerugian konsumen hampir selalu lebih besar daripada keuntungan pengusaha atau penguasa. Salah satu contoh yang menonjol adalah aspek distribusi manfaat yang terjadi dari konsumen masyarakat kepada pengusaha dan penguasa. Praktik-praktik seperti ini sering terjadi.

b. Dampak KKN terhadap Kinerja Ekonomi

Makin sedemikian parahnya praktik-praktik yang sangat distrortif ini menyebabkan yang terjadi dewasa ini tidak lagi dalam mekanisme yang bersifat zero sum game. Belum ada istilah ekonomi untuk praktik yang menghasilkan keuntungan bagi satu pihak tetapi mengakibatkan kerugian berlipat ganda yang diderita kelompok masyarakat tertentu. Salah satu kasus tata niaga atau praktek yang menjadikan bentuk pertumbuhan ekonomi dia melambat adalah sesuatu yang tidak terhindarkan lagi. Praktek perekonomian akan menyebabkan alokasi sumberdaya yang menjadi lambat yaitu memberi lemah potensi perekonomian untuk tumbuh dan berkembang dengan basis yang kokoh. Di nilai ekonomi dari korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan kita dapat menghitung selisih tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata negara se kawasan dengan pertumbuhan ekonomi indonesia. Akibatnya adalah alokasi sumberdaya termasuk sumber daya manusia semakin berkonsentrasi pada sektor sektor penghasil yang distrortif.

c. Keterlibatan Birokrasi dan Sejarahnya

Sosok birokrasi indonesia ini tidak terlepas dari sejarah panjang masa penjajahan belanda dan jepang dan politik pascakemerdekaan. Dan dalam menghadapi era baru yang ditandai oleh semakin kompleks nya tuntutan masyarakat serta persaingan yang kian tajam dalam percaturan global, birokrasi tidak saja dituntut untuk lebih efisien dan produktif namun untuk lebih peka terhadap perubahan perubahan di atas. Setelah kemerdekaan birokrasi masih sangat didominasi oleh kalangan priyayi. Revolusi sosial di beberapa daerah memang cenderung mengarah pada gerakan anarkis, namun sebetulnya bisa juga dipandang sebagai momentum untuk mengurangi praktis feodalisme yang sudah mengakar kuat di dalam masyarakat. Setelah reda dari revolusi sosial posisi penting di pemerintah pusat dan daerah diisi oleh perpaduan antara kalangan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Dalam struktur birokrasi sosial secara keseluruhan semakin banyak diisi oleh berbagai kelompok sosial, namun pada posisi posisi penting tetap lebih banyak diisi oleh kalangan priyayi.

Runtuhnya rezim soekarno menjadi momentum untuk menata kembali sistem politik indonesia. Salah satu aspek yang menjadi target utama pembenahan adalah birokrasi. Hanya dengan top pangan iklim politik yang kondusif kala itu yang memungkinkan tindak radikal tersebut praktis tidak mendapat tantangan yang berarti. Langkah rasionalisasi yang dilakukan oleh rezim soeharto terhadap birokrasi peninggalan rezim soekarno adalah dengan merampingkan jumlah menteri menjadi seperempat dari jumlah sebelumnya, membatasi pengangkatan pegawai negeri baru, mempercepat pensiun, maupun menghindarkan pegawai negeri yang terlibat gerakan komunis. Pembenahan birokrasi yang dilakukan soeharto tidak lepas dari konteks politik untuk membuat kekuatan politik termasuk birokrasi lebih loyal dengan pengawasan militer sejalan.

Sayangnya langkah yang telah ditempuh oleh rezim soeharto pada awalnya kekuasaan praktis tidak diiringi oleh pemberdayaan birokrasi lebih jauh. Hingga kini birokrasi tidak mampu menjadi aktor dinamis dalam menegakkan pemerintah yang lebih baik dan menjadi penopang kokoh dalam pembangunan. Peran pemerintah masih tetap penting bahkan semakin penting yaitu arah dan bentuk dari keterlibatan peran pemerintah harus lebih di titik berat kan pada fungsi sebagai pendinamis masyarakat dan termasuk dunia usaha. Peningkatan hasil pembangunan tidak hanya terpusat pada sekelompok kecil masyarakat, pemerintah harus semakin berperan untuk menciptakan kelompok marjinal di dalam masyarakat tidak justru terhambat dari kemajuan yang telah dihasilkan oleh bangsa secara keseluruhan.

E. REPORSISI TNI-POLRI

1. Kegamangan TNI-Polri di Tengah Arus Reformasi : 4 Pilihan

Perubahan sikap fraksi TNI/Polri dalam rapat pleno DPR-RI yang memutuskan keluarnya Memo II tehadap Gus Dur. Fraksi TNI/Polri di tengah caci maki yang di alamat kan para aktivis sedang menyusun kembali jati dirinya sebagai kekuasaan terakhir yang memegang kendali atas keutuhan bangsa. Ketakutan itu pula yang terjadi di dalam diri soekarno ketika menjaga perimbangan politik antara kekuatan PKI yang kencot dalam program angkatan ke-V-nya, dengan kekuatan tni yang terkenal menganut prinsip kecurigaan yang tinggi atas racing komunis. Masa demokrasi terpimpin bisa dipahami dengan upaya mencari sandaran pada kekuatan kekuatan politik yang relatif mempunyai akar kuat dan pendukung fanatik di tingkat massa. Soekarno mengumpulkan seluruh kekuatan nasional mempunyai basis dukungan kuat itu sebagai bagian dari upaya konfrontasi dengan malaysia yang dianggap sebagai entitas negara imperialis dalam fase perang dingin.

2. Pilihan Pertama: Politik Mundur Sejenak

Upaya yang hampir menuju kepastian agar gus dur mundur atau dimunculkan sesungguhnya membuka peluang bagi TNI/Polri untuk kembali mengambil sikap paling motret dan penting. Sikap itu, sangat tergantung dari kejelian TNI/Polri untuk melihat momentum bagi pemulihan citra diri mereka yang dianggap sebagai "satpam kekuasaan" sejak indonesia merdeka. Sikap pemanfaatan unsur militer guna kepentingan politisi sipil yang kekurangan legitimasi apalagi akibat pemilihan wakil rakyat yang bukan berdasarkan individu, melainkan aparat ketakutan nya kepada rezim lama yang masih kuat.

3. Pilihan Kedua: Politik Dasamuka

Pilihan ini juga objektif, mengingat belum adanya kekuatan politik sipil yang benar real menjadi pemenang dalam kompetisi demokrasi sekarang ini. Pihak militer harus menghabiskan energinya untuk melakukan fungsi-fungsi spionase, dengan memasuki berbagai kawasan atau area politik yang sedemikian luas dan terpilah-pilah, dengan tingkat koordinasi dan disiplin tinggi. Tetapi resiko dari pilihan ini sudah sangat kelihatan, ada kalanya unsur militer yang ada dalam kekuatan kekuatan politik formal itu justru terjebak dalam upaya apem bocoran informasi bagi kepentingan elite dan partainya, sehingga berdampak buruk kepada citra militer secara keseluruhan. Militer indonesia memang agak kurang disiplin dan terlatih dengan pekerjaan pada dan penuh resiko ini, yang dalam banyak cerita sejarah justru memberikan informasi kepada lawan karena iming-iming kekuasaan dan materi.

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan keadaan yang terjadi di daerah-daerah konflik di indonesia. Dari informasi yang beredar di bawah permukaan banyak anggota-anggota militer yang akhirnya masuk dalam areal konflik sebagai pendukung salah satu pihak bertikai.

4. Pilihan Ketiga: Rezim Transisi

Pilihan ini juga tersedia dan didukung oleh faktor geopolitik internasional seperti yang terjadi di pakistan maupun papua nugini. Militer demokratis dianggap penting karena kepentingan investasi asing. Apalagi tugas sebagai alat pertahanan negara hanya relevan dalam kondisi negara menghadapi ancaman penetrasi kekuatan asing. Dalam fase ketiadaan lawan sepadan dalam hal ini militer asing berfungsi ke militeran memang lebih mengarah ke dalam baik dalam artian politik, sosial, bahkan budaya.

Kecurigaan terbesar atas supaya pengambilan ali sebagai pemerintah transisi ini memang dalam konteks history indonesia tidak menemukan jalannya. Militer indonesia seperti digambarkan di atas lebih melakukan kudeta wacana atau kudeta konstitusional dengan mendukung rezim sipil. Dalam bidang politik keadaan ini juga terkait dengan keberagaman ideologi dalam militer indonesia.

5. Pilihwn Keempat: Hamlet Politik

Hamlet si peragu merupakan salah satu sosok TNI/Polri yang kita lihat sekarang. Beragam perilaku dalam pengambilan kebijakan terlihat sekali mengandung keraguan. Keraguan pertama terlihat dari sikap mendua dalam melindungi kepentingan Soeharto yang notabene adalah seorang yang melantik para Taruna militer setiap ritual 5 oktober. Keraguan kedua muncul dengan tiadanya perlindungan konstitusional terhadap pemerintahan yang sah dan terpilih secara demokratis yaitu Gus Dur-Mega. Keraguan ketiga adalah sikap dalam menjaga keutuhan bangsa. Belum lagi keraguan ke-4 atas perilaku kelompok politik jalanan yang jelas-jelas mengganggu proses politik yang semestinya berpusat dalam hubungan check and balance antara institusi demokrasi.

Keempat keraguan itu juga segudang keraguan lainnya yang berskala besar atau kecil seperti konflik etnis memang hadir sebagai dari trauma atas kritikan membabi-buta dari para pengatur hak asasi manusia dan perlawanan keras para korban politik Orde Baru yang difasilitasi militer. Dugaan yang berkembang justru tidak bernilai positif bagi militer Indonesia. Hamlet bagi sosok militer memang sudah diluar doktrin kemiliteran manapun karena ini tentulah sangat menyulitkan institusi militer sendiri.

6. Bisnis Para Prajurit (Baca: Jenderal)

Keterlibatan tentara di dalam bisnis Sudah mengakar lama di Indonesia, bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan. Salah satu indikasinya terlihat dari tingkat kesejahteraan perwira peta yang tidak banyak berbeda dengan yang dinikmati pejabat pemerintah kolonial Belanda. Latar belakang keterlibatan tentara di dalam bisnis pada masa orde lama lebih mengacu pada kenyataan bahwa anggaran negara sangat terbatas untuk belanja persenjataan maupun kesejahteraan prajurit.

Terungkap kasus korupsi di jajaran Kostrad yang cenderung dipandang sebagai semata-mata kesalahan prosedur oleh para petinggi militer resmi menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari keterlibatan TNI di dalam bisnis. Sementara kalangan berpendapat bahwa penyelesaian keberadaan bisnis tentara adalah dengan membuatnya menjadi Badan Usaha Milik Negara. Peran pemerintah sepatunya dibatasi sebagai regulator dan pendorong elemen-elemen di dalam masyarakat yang patut peran pemerintah sepatunya dibatasi sebagai regulator dan pendorong elemen-elemen di dalam masyarakat yang patut diberdayakan karena karakteristik, jangan sampai pengalihan otoritas usaha dari militer ke pemerintah sipil hanyalah mengalihkan masalah semata dari bentuk distorsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kalangan militer menjadi yang dilakukan oleh politisi.

Di tengah krisis ekonomi dewasa ini negara tentu saja belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan tentara. Pemerintah dan Parlemen harus bernegoisasi dan bersepakat tentang penjadwalan atau penahapan hingga mencapai alokasi yang ideal.

7. Kembalikan TNI/Polri sebagai Alat Negara

Seperti telah di singgung kan keterlibatan tentara dan polisi di dalam bisnis dengan segala akibat negatif yang ditimbulkan baik terhadap kredibilitas dan integritas mereka sebagai agen negara maupun terhadap perekonomian tidak bisa dipandang sebagai stereotip atau keunikan. Berbagai bentuk penyimpangan praktis setelah menghirup seluruh komponen bangsa, bahkan secara kasar bisa dikatakan bahwa distorsi yang terjadi di dalam bisnis militer tidak seberapa bila dibandingkan dengan keseluruhan distorsi yang terjadi.

Keunikan Militer adalah bahwa mereka bersenjata karena memegang otoritas pemerintahan dan keamanan negara. Maka teramat Riskan membiarkan Mereka melaksanakan fungsinya tanpa mekanisme pengendalian oleh sipil. Pendekatan terhadap penyelesaian soal keterlibatan militer di dalam bisnis tidak bisa sekedar dengan menggunakan pendekatan parsial, melainkan harus sebagai bagian untuk meluruskan fungsi lembaga-lembaga negara.

 dengan semakin matanya konsolidasi demokrasi sejauh ini peranan militer di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yakni:

1) dominasi politik

2) pembuatan kebijakan pertahanan dan keamanan

3) komando dan kontrol

4) peranan nonhankam

Peranan pertama dan keempat sepatunya dikurangi secara signifikan karena kedua peran ini yang merupakan sumber distorsi terbesar bagi demokrasi. Sebaiknya peran ketika Justru harus lebih banyak diserahkan kepada militer sendiri untuk menjaga netralitas dan independensi militer sebagai alat negara.